MEDIAMINANG.COM – Ekonom Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menilai target nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2027 harus dipahami sebagai asumsi makro fiskal, bukan jaminan kurs tetap.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi target kurs rupiah yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2027 mendatang. Menurut Syafruddin, asumsi kurs digunakan pemerintah sebagai dasar penyusunan APBN, termasuk untuk menghitung subsidi energi, penerimaan pajak, pembayaran bunga utang, hingga kebutuhan pembiayaan negara.
Ia menyoroti kondisi rupiah yang saat ini berada di level Rp17.640 per dolar AS, melampaui batas atas asumsi pemerintah untuk 2027. Selain itu, pergerakan pasar juga menunjukkan rupiah masih berada di area lemah sepanjang tahun berjalan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa target kurs pemerintah terlalu optimistis jika tekanan terhadap rupiah tidak segera mereda. Syafruddin menegaskan pemerintah tidak bisa mempertahankan asumsi lama secara kaku tanpa melihat kondisi riil pasar.
Ia menyebut rentang kurs tersebut hanya dapat dicapai apabila ekspor kembali pulih, devisa hasil ekspor masuk ke sistem domestik, Bank Indonesia menjaga kredibilitas kebijakan moneter, APBN tetap disiplin, serta premi risiko menurun.
Syafruddin juga mengingatkan jika nilai tukar rupiah terus bergerak jauh dari target, maka dampaknya akan terasa pada APBN melalui meningkatnya subsidi energi, belanja impor, dan pembayaran kewajiban valuta asing yang semakin mahal.
Selain itu, Bank Indonesia dinilai akan menghadapi tekanan untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama demi menjaga stabilitas rupiah. Ia mencontohkan kenaikan suku bunga 7-Day Reverse Repo Rate dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen sebagai bentuk pengetatan moneter.
Di sisi lain, pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga berpotensi mengalami kenaikan yield karena investor meminta kompensasi atas meningkatnya risiko nilai tukar. Saat ini yield SUN 10 tahun tercatat berada di level 6,887 persen.
Untuk itu, Syafruddin mendorong pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan melalui kombinasi fiskal, moneter, nilai tukar, dan sektor riil. Ia menilai pemerintah perlu menggunakan asumsi kurs yang lebih realistis dalam APBN, memperkuat devisa hasil ekspor, serta menjaga kepastian regulasi guna meningkatkan kepercayaan pasar.
Sumber: Tribun Padang
